TOTAL POSTS:
TOTAL PAGEVIEWS:


Site navigation: Home | About | Pasang iklan
Notices

view first unread Rate Thread
#1

Total Pageviews

AKIBAT EKONOMI LESU + BURUH SERING DEMO + UMR TINGGI, RIBUAN BURUH DI PHK MASSAL



Quote: 2.500 Buruh Pabrik Sepatu Tangerang Kena PHK
Rabu, 24 Juni 2015, 17:54 WIB
REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG -- Sekitar 2.500 buruh pabrik sepatu PT Chingluh Indonesia (PT CI) di Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang, Banten, terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan mereka mendapat pesangon dari pimpinan perusahaan.

"Secara tertulis memang belum ada laporan tapi sudah mendengar dari buruh," kata Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Tangerang Deni Rohdiani di Tangerang, Rabu (24/6).

Deni mengaku belum mendapatkan laporan tertulis yang disampaikan perusahaan memproduksi sepatu untuk ekspor itu. Dalam laporan lisan perusahaan dan para buruh bahwa PT CI mengalami kerugian sehingga bangkrut.

Namun pihaknya akan mengutus petugas untuk mendatangi perusahaan tersebut sebagai klarifikasi terhadap PHK massal yang dilakukan PT CI. Dia mengatakan sejak tiga bulan terakhir ini, memang para buruh sebagian sudah dirumahkan dan kegiatan pabrik mulai berhenti beroperasi.

Sedangkan perusahaan memberikan pesangon kepada para buruh dengan nominal yang bervariasi sesuai jabatan dan masa kerja. Sementara itu, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang Supriyadi mengatakan PHK yang dilakukan perusahaan tersebut tentunya harus melibatkan pemerintah.

"PHK yang dilakukan PT CI itu tidak melalui prosedur yang benar," kata Supriyadi yang juga Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Citra Raya itu. Dia mengatakan PHK massal itu harus mendapatkan izin setelah melalui Pengadilan Hubungan Industrial, tidak begitu saja diberikan kepada para buruh. Pihaknya menduga bahwa tindakan PHK dan pemberian pesangon tersebut sebagai upaya menghindari dari pembayaran tunjangan hari raya (THR).
LINK


Quote: PHK Massal, Buruh Es Krim Woody Protes
Kamis, 11 Juni 2015 - 11:56 wib
DEPOK - Serikat Pekerja PT Woody Arista, pabrik es krim di Jalan Raya Bogor, Depok, meminta pertanggung jawaban perusahaan atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan kepada puluhan karyawan sejak Maret 2015. Selain itu, karyawan menuntut penjelasan perusahaan soal sistem kontrak yang dilakukan.
Koordinator Serikat Pekerja PT Woody Arista, Rastingkem, menjelaskan banyak karyawan di sana yang bekerja dengan sistem kontrak dan tidak sesuai dengan aturan UU 13/2003 dan Perda Tenaker di Depok serta Keputusan Menteri 100/2004 tentang pekerja harian. Dia menambahkan, pekerja para pegawai yang di PHK distop setelah lima tahun bekerja.

"Pekerja harian tapi dijanjikan bayarnya tiga bulan. Ini pelanggaran, kami tuntut mereka jadi pekerja tetap. Banyak juga yang bekerja dengan sistem kerja borongan, bekerja lebih dari tujuh jam. Diputus PHK padahal sudah kerja lima tahun," jelasnya di lokasi, Kamis (11/6/2015).

Dia menjelaskan, sejak Maret setiap bulan selalu ada PHK terhadap karyawan. ADapun jumlah terakhir karyawan, mencapai 30 orang. "Kami ingin teman kami segera dipekerjakan kembali. Sebenarnya hampir tiap bulan perusahaan habiskan orang, ini puncaknya terus-terusan terjadi," jelasnya.

Menurutnya, tidak ada penghematan yang dilakukan perusahaan, tetapi justru merekrut banyak tenaga kerja baru. Dia menambahkan, ekspansi pun dilakukan perusahaan semakin luas dan tidak ada pengurangan produksi.

"Karena mereka menganggap akan menjadi risiko, menurut kami ini sudah pelanggaran. Upah untuk yang pegawai sistem borongan di bawah UMK padahal bekerja 12 bulan," jelasnya.

Koordinator Aksi, Wido Pratikno, menjelaskan pihaknya mendapatkan laporan dari para buruh terkait indikasi pelanggaran yang terjadi di dalam perusahaan. Selain itu, dia juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Depok untuk melakukan mediasi.

"Banyak perusahaan yang tidak membayar uang lembur. Perusahaan juga tidak ada yang menangguhkan UMK, tapi enggak bayar sesuai UMK juga. Harusnya kan lapor, ini berarti abai," tukasnya.
LINK


Quote: Tolak PHK Massal, Ratusan Buruh PT Nanindah Batam Buat Kuburan
Kamis, 25 Juni 2015 − 15:10 WIB

Para buruh PT Nanindah membuat replian kuburan di halaman kantor.(Foto: Bunga/Koran SINDO)
BATAM - Ratusan buruh PT Nanindah Mutiara Shipyard Tanjung Uncang, menggelar aksi mogok kerja di halaman perusahaan, Kamis (25/6/2015).

Aksi mogok mereka lakukan demi menentang rencana perusahaan yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Massal.

Buruh yang menggelar aksi mogok kerja memblokade jalan menuju perusahaan. Penolakan buruh terhadap kebijakan perusahaan ditandai dengan protes yang unik.

Buruh melampiaskan protesnya dengan membuat ruas jalan menjadi makam. Semua helm buruh dijadikan tempat peletak simbol nisan dengan bertuliskan 'korban PHK', kemudian buruh juga membuat satu keranda mayat yang diletakkan di depan jejeran nisan.

Salah seorang buruh Edo mengatakan, buruh menolak PHK massal yang akan dilakukan perusahaan. Mareka juga menuding pihak perusahaan tidak menginginkan adanya serikat di di dalam perusahaan.

Buruh yang akan kena PHK massal itu kebanyakan dari anggota dan pengurus serikat pekerja FSPMI Batam. Dia menuturkan akan tetap menggelar aksi mogok kerja sampai tuntutan mereka dipenuhi sampai perusahaan mengurungkan niatnya.

"Perusahaan mau adakan PHK massal. Kami (buruh) menolaknya. Kami akan terus melakukan aksi ini, sampai permintaan kami di penuhi," kata Edo.

Ketua Advokasi SPPJM FSPMI PT Nanindah Mutiara Shipyard Parulian Mungkur mengatakan, aksi para pekerja tidak akan mengganggu para pekerja lain yang ingin bekerja.

Pihaknya menolak dengan rencana perusahaan yang akan melakukan PHK massal. "Kita menolak rencana perusahaan. Pekerja lain yang ingin bekerja dipersilahkan, meski kita memblokade jalan," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Komisaris Drdocks World Nanindah Andi Bakhtiar Lebopatingewa mengatakan, masalah ini sedang proses penyelesaian pembayaran hak-hak buruh yang akan dibayarkan oleh pihak perusahaan.

Dia mengaku perusahaannya telah menjalankan aturan yang berlaku sesaui prosedur pemerintah, tapi buruh belum mau menerimanya.

Dikatakannya, pihaknya dengan buruh telah mengadakan beberapa kali tawar menawar masalah uang kebijakannya hingga saat ini belum ada kesepakatan.

"Kita sudah mencoba proses pembayaran hak mereka sesuai dengan prosedur pemerintah. Mereka belum terima, mereka mengajukan dengan keinginan mereka. Saat ini masih tahap penyelesaian. Sudah ada tawar-menawar," pungkasnya.
LINK


Quote: Cukur Rambut Sampai Minum Kopi Masuk Tuntutan KHL Buruh

JAKARTA - Tuntutan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar Rp3,7 juta dari ratusan buruh yang tergabung dalam Forum Buruh DKI Jakarta di depan Balai Kota Jakarta, Selasa (3/9/2013) nampaknya tak akan menuai hasil.

Pasalnya, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dan wakilnya, Basuki T Purnama (Ahok) kompak menyatakan bahwa tuntutan mereka tak logis melihat kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Tahukah anda apa yang sebenarnya dituntut buruh dalam Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tahun depan? Dalam aksi tersebut, mereka pun sempat membagikan rilis atas tuntutan mereka.

Berikut rincian perhitungan cepat KHL Buruh Lajang versi buruh:

1. Perumahan
Meliputi sewa rumah (3 petak) atau cicilan rumah tipe 36 sebesar Rp750 ribu per bulan. Kemudian perabotan rumah 30 item diantaranya kasur, dipan, sprei, meja, lemari, dispenser, mesin cuci, kipas angin, perlengkapan makan seharga Rp300 ribu. Biaya listrik 900 VA Rp100 ribu dan air PAM untuk keperluan mandi dan rumah tangga Rp100 ribu. Dengan total Rp1.250.000.

2. Transportasi
Dua kali naik angkutan umum (pulang-pergi) dengan hitungan 2 x Rp3.000 = Rp12.000. TransJakarta (pulang-pergi) yaitu 2 x Rp3.500 = Rp7.000. Dengan total Rp570 ribu.

3. Makanan dan Minuman
Makan pagi (nasi uduk telor) Rp5.000 x 30 hari = Rp150 ribu. Makan siang (nasi soto) Rp9.000 x 30 hari = Rp270 ribu. Makan malam (nasi goreng) Rp8.000 x 30 hari = Rp40 ribu. Buah-buahan Rp100 ribu. Total Rp560.000

Minuman 1 kali minum teh Rp2.000 x 30 hari = Rp60.000. 1 kali minum kopi Rp2.500 x 30 hari = Rp75 ribu. Aqua Rp3.000 x 30 hari = Rp90 ribu. Susu Rp2.500 x 30 hari = Rp75 ribu, total Rp300 ribu.

4 . Sandang (pakaian, celana, kaos, sepatu, kemeja, handuk, perlengkapan badan, jam tangan, jam dinding, tas kerja dan lainnya) total Rp300 ribu.

5. Pendidikan seperti langganan koran atau tabloid, total Rp15 ribu.

6. Kesehatan seperti sabun, pasta gigi, bedak, deodorant, sampo, suplemen obat, potong rabut dan lainnya, total Rp150 ribu.

7. Rekreasi dan tabungan (3 persen dari total) Rp100.000

Total keseluruhan item sebesar Rp3.170.000

Dari perhitungan KHL tersebut, maka mereka memiliki kalkulasi UMP berdasar Undang-undang nomor 13 tahun 2003, maka didapati perhitungan sebagai berikut.

KHL Rp3.170.000 ditambah produktivitas sebesar 4 persen, pertumbuhan ekonomi 6 persen, inflasi 9 persen, maka diperoleh UMP sebesar Rp3.772.000

Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikart Pekerja Indonesia (KSPI), M Husni menjelaskan, kebutuhan hidup layak di Jakarta seharusnya sebesar Rp4 juta, sehingga apa yang menjadi tuntutan mereka tersebut menjadi hal yang wajar. "Permintaan kami dinaikkan menjadi 3,7 juta itu adalah hal yang logis," kata Husni.
LINK

[/QUOTE]

KALAU SUDAH DI PHK SALAH SIAPA ?.KONDISI EKONOMI LESU TAPI BURUHNYA DEMO MELULU + MINTA NAIK GAJI + FASILITAS ANEH2 : TV, MESIN CUCI, KORAN, PARFUM, NONTON BIOSKOP, DLL DLL EMANG PERUSAHAAN BAPAKNYA APA?.KENAPA GA BIKIN USHA SENDIRI ?.
TADINYA MASIH ADA GAJI SKG NGANGGUR .GA BISA BAYAR ANGSURAN NINJA,CBR , ...

Quote: Pabrik-pabrik Mulai Pindah dari Jabodetabek
RABU, 14 JANUARI 2015 | 12:53 WIB

TEMPO.CO, Semarang - Pelaku industri di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) mulai eksodus dan membuka pabrik di Kota Semarang, Jawa Tengah. Mereka terdata sudah mengajukan izin beroperasi di Kota Semarang sejak akhir 2014. "Mereka pindah ke sini karena upah buruh yang lebih murah dibandingkan dengan upah di Jakarta," kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang Nurjannah, Rabu, 14 Januari 2014.

Tahun ini, upah minimum di Jakarta sekitar Rp 2,7 juta, sementara di Kota Semarang sekitar Rp 1,6 juta. Tingginya upah di Jakarta sempat diprotes oleh sejumlah pengusaha garmen. Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berkukuh dengan upah sebesar itu dan mempersilakan para pengusaha mencari tempat lain jika ingin menggaji buruh dengan lebih rendah. (Baca: Ahok Tolak Penundaan Penerapan Upah Minimum)

Menurut Nurjannah, sejak akhir tahun lalu, banyak pengusaha yang sudah menyurvei kawasan industri di Semarang serta menanyakan proses perizinan pendirian dan operasional pabrik. Ia mencatat, setidaknya ada dua investor garmen yang sudah siap membangun pabrik di Kawasan Industri Wijayakusuma dengan nilai investasi mencapai Rp 100 miliar. "Sebenarnya banyak yang tertarik ke Semarang, tapi yang terealisasi tahun ini baru ada dua. Kalau tahun ini perizinan sudah beres, jumlahnya bisa bertambah," ujarnya.

Selain industri garmen, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Semarang mencatat, ada produsen air aki yang sudah merealisasikan investasinya pada 2015. Namun Nurjannah menyayangkan masih ada pabrik lain yang didirikan di luar kawasan industri. "Jumlahnya mencapai belasan perusahaan besar," tuturnya. (Baca: BKPM Minta Industri Tekstil Tak Pindah ke Vietnam)

Ketua Himpunan Kawasan Industri Jawa Tengah Mohammad Djajadi mengakui adanya eksodus perusahaan dari Jabodetabek ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah, khususnya di Kota Semarang. Menurut dia, industri yang eksodus itu mencari tenaga kerja yang lebih banyak tersedia di daerah. "Di sini juga masih banyak lahan cukup luas dan upah tenaga lebih murah dibanding di Jakarta dan sekitarnya," kata Djajadi.

Sejumlah kawasan industri untuk pengembangan usaha di Jateng telah tersedia di Kabupaten Kendal, Kota Semarang, Demak, Cilacap, Boyolali, Pekalongan, dan sejumlah kota lainnya. "Setiap pabrik atau investor baru harus masuk ke dalam kawasan industri tersebut," kata Djajadi. (Baca: Relokasi Industri ke Jawa Tengah Genjot Upah Buruh)
LINK


Quote: Upah Buruh Mahal, Industri Sepatu Ramai-ramai Pindah Pabrik
Minggu, 10/05/2015 19:43 WIB 1239

Bisnis.com, JAKARTA—Industri persepatuan mulai memindahkan sentra produksi mereka ke Jawa Barat dan Jawa Timur sejak tahun lalu. Hingga kini, tercatat lebih dari 80 perusahaan yang mulai relokasi secara bertahap.

Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko mengatakan hal ini disebabkan oleh tingginya upah minimum di Tangerang dan Bekasi.

"Semua tahu kalau industri sepatu itu perlu relokasi, hampir semua sudah siap-sia untuk pindah," ujarnya pada Bisnis.com, Minggu (10/5/2015).

Dia mengatakan tujuan relokasi antara lain ke Jawa Timur seperti Jombang dan Nganjuk, serta ke Jawa Barat seperti Tasik, Garut, Cirebon dan Subang.

Sebagai catatan, upah minimum di Tangerang dan Bekasi masing-masing mencapai Rp2,7 juta dan Rp2,9 juta per bulan. Sementara untuk kabupaten-kabupaten di Jawa Barat dan Jawa Timur masih ada yang di bawah Rp1,5 juta per bulan.

Selain itu, tingginya gangguan sosial seperti aksi unjuk rasa juga jadi pertimbangan lain.

"Kalau di daerah bisa teredam karena lebih kondusif. DI kota kan lebih besar perlu dana untuk hidup. Jadi banyak stresnya," ujarnya.

Lebih lanjut dia menjelaskan relokasi dilakukan secara bertahap, mulai dari membangun pabrik, dan perlahan memindahkan sebagian kegiatan produksi di pabrik yang baru. Menurutnya dengan cara bertahap ini tenaga kerja juga bisa dikurangi secara bertahap.
LINK




AYO BALIK KE DAERAH...


SHARE THIS POST:
FB Share Twitter Share

0 comments:

Daftar isi